MEIJI RESTORASI

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

Pada waktu Jepang dipaksa membuka diri oleh dunia Barat, kekuasaan Shogunat Tokugawa sedang berada dalam keadaan lemah. Kesempatan ini dipergunakan oleh Clan Satsuma dari Kagoshima (Kyushu) dan Slan Chosu dari Yamaguchi untuk meruntuhkan kekuasaan Tokugawa atas Jepang. Kedua clan ini berhasil meyakinkan Tenno Heika waktu itu untuk mengambil kembali kekuasaan politik dan meniadakan shogun.

Tenno Heika Mutsuhito dan kemudian dinamakan Meiji Tenno (1852-1912), ketika masih muda pada umur 14 tahun telah menggantikan ayahnya, Komei Tenno yang meninggal. Meiji Tenno setuju dengan pikiran pemimpin-pemimpin Satsuma dan Chosu. Dengan kemampuan militer mereka, Tokugawa dapat dikalahkan dan Meiji Tenno pindah dari Kyoto ke Edo, yang kemudian dinamakan Tokyo (ibu kota di Timur). Sejak 1868 dimulailah pembangunan Jepang yang dikenal dengan Restorasi Meiji.

Restorasi Meiji merupakan suatu dambaan bagi bangsa Jepang untuk mengangkut bangsanya agar sejajar dengan bangsa barat. Sejak restorasi, Jepang berusaha memperoleh ilmu pengetahuan Eropa untuk mencegah penjajahan atau dominasi Eropa atas Jepang. Dalam usaha itu, Jepang meniru banyak hal yang ditemukan dalam kehidupan negara-negara Eropa.

Pelaku-pelaku utama dalam Restorasi Meiji adalah kaum samurai rendahan dari Chosu, Satsuma serta beberapa propinsi Barat lainnya dan berbagai reformasi kelembagaan pada permulaan jaman Meiji diprakarsai oleh anggota-anggota samurai rendahan yang berpikir progresif.

B.     Perumusan Masalah

Dalam paper ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1.      Bagaimana pemerintahan sementara pada awal Meiji ?

2.      Apa isi dari Sumpah Charter Kaisar Meiji ?

3.      Bagaimana reformasi kelembagaan yang dilakukan pada masa Meiji?

4.      Bagaimana gerakan pengadaan pemerintah konstitusionil yang dilakukan Jepang?

5.      Bagaimana imperialisme yang dilakukan Jepang?

6.      Apa saja akibat restorasi Meiji?

C.     Tujuan

Penulisan paper ini bertujuan untuk :

1.      Mengetahui keadaan pemerintahan sementara pada awal Meiji.

2.      Mengetahui isi Sumpah Charter Kaisar Meiji.

3.      Mengetahui reformasi kelembagaan yang dilakukan pada masa Meiji.

4.      Mengetahui gerakan pengadaan pemerintah konstitusionil Jepang.

5.      Mengetahui imperialisme yang dilakukan Jepang.

6.      Mengetahui akibat dari Restorasi Meiji.

BAB II

PEMBAHASAN

A.     Pemerintahan Sementara Awal Meiji

Kaisar Matsuhito mulai memerintah pada tanggal 25 Januari 1868. Zaman pemerintahan Meiji yaitu 25 Januari 1868 sampai 30 Juli 1912 (hari wafatnya), dinamakan Zaman Meiji. Meiji adalah nama pemerintahan Kaisar Meiji. Pemulihan kekuasaan pemerintah ke dalam Kaisar ini dinamakan Restorasi Meiji. Setelah mEiji naik tahta, ibu kota negara yang semula di Kyoto dipindahkan ke Edo. Pada saat kota Edo menjadi Ibu kota, tanggal 26 Nopember 1868 kota itu kemudian diubah namanya menjadi Tokyo.

Pada waktu pemulihan kekuasaan terjadi, Kaisar Matsuhito baru berumur 14 tahun. Dalam umur yang masih muda itu, dia banyak mendapat pengaruh dari penasehat-penasehatnya. Penasehatnya terdiri anggota keluarga di Jepang Barat. Pemimpin penasehat yang lain adalah Saigo, Okubo (samurai dari Satsuma), Itagaki (tosa), Ito (Chosu) dan Okuma (Hizen).

Pimpinan-pimpinan Jepang yang baru, melakukan tugas pertamanya yaitu pembentukan suatu pemerintahan. Pemerintahan pertama yang didirikan bersifat sementara dan terdiri atas 3 badan. Badan pertama, Sosai (Kepala Tertinggi) dikepalai oleh seorang Pangeran. Yang kedua adalah Gijo yang terdiri atas anggota-anggota yang diambil dari orang golongan ningrat. Dan badan ketiga, Sanyo dibentuk dengan 5 orang golongan ningrat dan 15 orang samurai sebagai anggotanya.

Pada tahun itu juga (1868), corak pemerintahan diubah. Yang semula terdiri dari 3 badan, diubah hanya diadakan sebuah badan saja, Dai jokwa, Majelis Musyawarah yang terdiri atas dua dewan : dewan atas, yang mencakup Gijo dan Sanyo yang dahulu dan dewan bawah beranggotakan wakil-wakil golongan feodal.

B.     Sumpah Charter Kaisar Meiji

Tahun 1868, pertama kalinya dalam sejarah Jepang tepatnya tanggal 6 April, Meiji Tenno mengangkat Sumpah Setia (Charter Outh) di hadapan para Daimyo dan Aristokrat. Pada ketiga bab pertama Sumpah Charter ini dipandang sebagai pernyataan keinginan membentuk parlemen nasional dan dewan, mengadakan asa-asas pemerintahan demokratis dan menjadikan kemerdekaan, persamaan dan kebahagiaan dasar kehidupan nasional. Pasal keempat dipandang sebagai janji untuk menghapus segala pendirian yang tidak sesuai dengan doktrin yang wajar. Bab kelima, berisikan keputusan untuk memakai kepercayaan filsafat dan pekerjaan sosial barat. Tetapi penafsiran kelima pasal Sumpah Charter itu berbeda-berbeda. Pada intinya di bab 4 dijelaskan bahwa segala kebiasaan yang tidak berdasarkan peradaban akan dibuang. Inti pasal ke 5 yaitu, pengetahuan akan dicari di seluruh dunia, yang berarti Jepang akan meminjam dari seantero dunia secara besar-besaran sebagaimana dahulu telah banyak dipinjam dari Tiongkok.

Sumpah Charter Kaisar Meiji dimuat lengkap dalam Proklamasi Kaisar bulan Juni 1868, yang mengubah seluruh bentuk dari pemerintahan pertama dengan pengadaan Dijokwan. Proklamasi Kaisar ini hakekatnya adalah konstitusi pertama dari Jepang modern.

Bentuk pertama pemerintahan jepang yang berdasarkan Sumpah Charter adalah mencontoh corak pemerintahan yang mencontoh sistem Tiongkok. Sifat kepurbakalaan yang diperlihatkan adalah Departemen Agama ditaruh di atas departemen-departemen lain.

C.     Reformasi Kelembagaan

Runtuhnya sistem feodal didahului oleh perubahan-perubahan sosial-ekonomi yang mempengaruhi dasar lembaga-lembaganya. Peraturan yang ada bertujuan dalam pembekuan struktur feodal masyarakat, suatu ekonomi keuangan yang menyebar selama masa terakhir Tokugawa dengan menggoncangkan fondasi-fondasi sisten feodal. Dengan perubahan para samurai menjadi penduduk kota serta melepaskan kebiasaan-kebiasaan tradisional mereka berupa penghematan, biaya-biaya pengeluaran pemerintah terus menerus mengalami defisit. Fondasi-fondasi feodal di pedesaan punjadi goncang. Usaha-usaha pemerintah secara berkesinambungan guna meningkatkan pajak beras untuk mengurangi defisit, semakin mempersulit kehidupan para petani, beberapa diantara mereka memberontak atau pindah dari desa ke kota (untuk menantang peraturan menahan mereka di wilayah pedesaan).

Penyebaran ekonomi uang dan pelembagaannya adalah asing bagi sistem feodal dan telah menciptakan jurang pemisah di antara ideal feodalisme dan kenyataan yang nyata. Peranan utama dalam reformasi kelembagaan dipegang oleh kelas saudagar. Reformasi kelembagaan yang dilaksanakan selama lima tahun permulaan masa Meiji terdiri dari reformasi politik dan reformasi sosio-ekonomi.

C.1.     Reformasi Politik

Reformasi politik dilakukan untuk menjauhkan daimyo dari kekuasaan dan mendirikan negara kesatuan. Tindakan yang dilakukan pada tahun pertama, mengangkat seorang pembesar pemerintah pusat di tiap wilayah daimyo. Pada tahun kedua, samurai-samurai muda yang diantaranya berasal dari Kido dan Saigo membujuk daimyo Satsuma, Chosu, Hizen dan Tosa untuk menyerahkan daftar-daftar registrasi tanah (hansekihokan) kepada pemerintah sebagai pelambang penyerahan wilayah mereka. Lalu pemerintahlah yang berkuasa di wilayah daimyo-daimyo itu.

Keempat daimyo yang berpengaruh menunjukkan bahw mereka berdiri di belakang pemerintah atau men politik persatuan. Daimyo-daimyo itu sementara waktu menjadi Gubernur di wilayah masing-masing. Mereka diberi 1/10 dari penghasilan mereka yang dahulu. Tanah-tanah dibago-bagi dalam kesatuan-kesatuan politik baru yang dinamakan ”ken” atau ”prefektur”. Pemerintah pusat dan pemerintah propinsi adalah samurai-samurai.

Peraturan keuangan yang berupa pensiun diadakan untuk samurai-samurai daimyo-daimyo. Para samurai diberi separuh dari pendapatan nominal mereka. Pembayaran pensiun kepada bekas daimyo dan golongan samurai itu akhirnya menjadi beban berat bagi kas negara. Pembayaran itu pun bersifat turun temurun dan ada juga yang seumur hidup. Setelah diadakan percobaan dalam tahun 1871 untuk mengubah persetujuan-persetujuan dengan negara-negara asing dengan maksud agar pemerintah dapat memperoleh lebih banyak dengan penaikan bea-masuk dan bea-keluar. Untuk itu dikirimlah misi keluar negeri pada tahun 1871 yang dipimpin Iwakura. Tetapi negara-negara asing tidak suka mengubah persetujuan-persetujuan yang menguntungkan mereka.

Akhirnya, pada tahun 1873 atas usulnya Caunt Okuma (menteri keuangan), diambillah keputusan yaitu mengubah peraturan pensiun ini. Yang pertama yaitu golongan samurai dapat diterima atau ditolak menurut suka mereka dan hanya berlaku untuk samurai yang diberi 100 koku beras atau kurang dari bayaran sekaligus. Pemerintah bersedia menukar pensiun itu atas dasar harga beras sesudah panen berikutnya dengan suatu pembayaran sekaligus, separuh dengan uang kontan dan separuh dengan surat hutang negeri yang berbunga 8 pct. Dasar penukaran itu adalah untuk pensiun turun-temurun diberi pambelian bunga 6 tahun dan untuk pensiun seumur hidup diberi bunga pembelian 4 tahun. Di tahun 1976 peraturan penurunan ini diubah dan tidak bersifat sukarela pula tetapi diwajibkan.

C.2.     Reformasi Sosial-Ekonomi

Reformasi ini tercakup dalam bagian kedua dari reformasi-reformasi kelembagaan yang dilaksanakan pada permulaan jaman Meiji. Masyarakat feodal Tokugawa merupakan masyarakat kelas, baik sebagai penyebab maupun dalam hal jenjang tingkatan. Bentuk reformasi sosial pada permulaan jaman Meiji adalah penghapusan sistem kelas dan menyusun suatu masyarakat yang berorientasi hasil prestasi karya. Reformasi ini paling tidak memberi kesempatan orang-orang berbakat serta kebolehan untuk maju dalam masyarakat, tanpa memandang latar belakang kelas sosial.

Seiring dengan penghapusan sistem kelas, peraturan-peraturan serta patokan-patokan feodal yang menghambat kemerdekaan ekonomi juga dihapus. Kelas kaum samurai tidak saja bebas untuk memilih kedudukan-kedudukan produktif, melainkan sangat dianjurkan untuk berbuat yang demikian. Ditiadakan peraturan-peraturan yang melarang kaum petani untuk meninggalkan wilayah pedesaan serta menjual tanah mereka atau menentukan sendiri akan bertanam apa. Petani-petani jadi bebas untuk melakukan kegiatan yang akan meningkatkan pendapatan mereka. Bagi para saudagar, peraturan-peraturan feodal yang mewajibkan mereka untuk ikut dalam perhimpunan-perhimpunan profesi dan yang membatasi persaingan dihapus. Bagi setiap orang mungkin untuk memulai usaha apapun di bidang manapun. Karena modal saudagar biasanya terlalu terbatas untuk mencapai hal-hal besar dalam masa baru itu, pemerintah mendukung pembentukan perusahaan saham patungan.

D.    Gerakan Mengadakan Pemerintah Konstitusionil

Pada tahun 1879 Pemerintah membentuk Dewan Prefektur yang anggota-anggotanya dipilih oleh pembayar-pembayar pajak lebih tinggi dalam tiap prefektur. Dua tahun kemudian dijanjikan akan diadakan sebuah Dewan Nasional (1890). Di tahun 1880 telah diadakan perubahan pada undang-undang hukum.

Ito Hirobumi, seorang samurai Chosu yang telah diangkat menjadi pangeran dalam rangka keningratan baru. Tahun 1882, ia dikirim ke Eropa dengan tugas mempelajari konstitusi berbagai negeri di Barat dan menyusun sebuah konstitusi untuk Jepang. Dalam perjalanannya, Ito merasa tertarik oleh konstitusi Jerman. Pada hematnya itulah yang terbaik bagi negerinya. Setelah kembali ke Jepang, Kabinet Jepang yang telah diadakan dalam tahun 1871 ditetapkan bertanggung jawab kepada Kaisar bukan kepada wakil rakyat. Akhirnya tanggal 11 Februari 1880 dimaklumkan sebuah konstitusi sebagai hadiah dari kaisar kepada rakyat. Kemudian atas jasanya Ito dipandang sebagai bapak konstitusi.

D.1.     Pertanian

Pada tahun 1873 dimaklumkan sistem pajak tanah baru. Petani-petani dijadikan pemilik-pemilik tanah yang dahulu dikerjakan mereka untuk daimyo-daimyo. Kerja paksa dan pembayaran dengan hasil bumi diganti dengan sistim pajak. Untuk memperbaiki keadaan pertanian diundang ahli-ahli pertanian Barat. Guna perbaikan pertanian juga, dimasukkan jenis baru hewan dan kuda.

D.2.     Perdagangan

Pembukaan negeri Jepang melalui persetujuan-persetujuan Internasional, menjadikan zaman baru bagi perdagangan. Sesudah kunjungannya Perry, perdagangan luar negeri Jepang sebagian besar diurus oleh orang-orang kulit putih, yang berlaku sebagai perantara. Perkembangan perniagaan diikuti pendirian bank-bank. Di tahun 1873 pemerintah membangun bank nasional yang mencontoh sistem Amerika Serikat.

Perdagangan membutuhkan alat-alat lalu lintas. Maka pada waktu itu pula tampak kapal-kapal uap memelihara perhubungan antar pulau. Kapal-kapal semula dibuat di luar negeri dan dimiliki orang asing. Tetapi dengan segera Jepang dapat membuat kapal-kapal uap sendiri. Sejak jalan kereta api pertama, yakni antara Tokyo dan Yokohama, dibuka dengan resmi oleh Kaisar Meiji dalam tahun 1872. pemerintah segera membuat jalan-jalan kereta api. Pemerintah juga telah membangun banyak pabrik-pabrik.

D.3.     Persuratkabaran

Beberapa waktu setelah kota-kota pelabuhan persetujuan dibuka, orang Barat di Jepang lantas menerbitkan majalah-majalah. Yang pertama adalah ”Nagasaki Shi Pping List and Advertiser” yang mulai terbit di tahun 1861 dan kemudian berganti nama menjadi ”Japan Herald”.

Harian Jepang pertama adalah Moinichi, yang didirikan tahun 1872 di Yokohama. Sejak itu diterbitkan banyak harian lain. Menurut Sansom hingga kira-kira sampai tahun 1887, surat kabar yang terbit bukan menjadi alat-alat penyenang hati rakyat yang bertujuan memberi warta berita dan mencari untukng. Harian-harian itu umumnya miliknya perseorangan atau golongan dengan tujuan politik dan pendidikan umum. Pengasuh-pengasuhnya bukan wartawan-wartawan profesional melainkan tokoh-tokoh politik atau kesusastraan. Beberapa diantaranya, harian-harian pada masa itu mengambil pihak kaum oposisi terhadap pemerintah. Hal ini menyebabkan pemerintah sampai terpaksa menguasai sebuah harian, Nichi-Nichi untuk pengutaraan pandangan resmi.

Pada tahun 1875 diadakan Undang-undang pers. Undang-undang ini dijalankan dengan keras. Misalnya, ketika timbul pertentang hebat mengenai ”minken atau hak rakyat dalam tahun-tahun progresif menginginkan kemerdekaan dan hak rakyat. Partai konservatif berpendapat masih belum tiba saatnya untuk mengadakan badan-badan demikratis. Dalam sengketa ini pers telah memilih pihak progresif dengan menentang pemerintah. Maka undang-undang persuratkabaran tahun 1875 dijalankan dengan keras, yang berkesudahan banyak wartawan dilempar ke dalam penjara.

Setelah di tahun 1873 apa yang dinamakan partai pemerintah atau partai konstitusional imperial dibubarkan dan pemerintah tidak membutuhkan pula harian pemerintah. Harian-harian oposisi itu mengubah sikap. Selanjutnya mereka hanya menjadi pembawa berita, tidak pula pemimpin pendapat umum. Dunia barat kini menggantikan Tiongkok, yang telah menjadi contoh bagi Jepang selama abad ke-7 sampai abad ke-10. Jepang telah mempersiapkan diri untuk melompati jaman perlintasan ke jaman modern Barat.

E.     Imperialisme Jepang

Jepang pada waktu itu ingin sekali menjauhkan diri dari Imperialisme Barat. Jepang takut kalau pulau-pulau yang dimilikinya akan dikuasai oleh bangsa Barat. Tetapi kini Jepang dipaksa membuka diri dengan banga asing. Para pemimpin-pemimpin Jepang sebenarnya ingin mengubah negerinya yang miskin dan kecik menjadi sebuag negara yang besar. Mereka percaya behwa semua itu dapat dicapai dengan menguasai daerah-daerah yang berdekatan.

Sesudah Restorasi terlaksana, terdengar tuntutan bahwa semua daerah yang dihuni orang Jepang atau yang termasuk kepulauan Jepang harus diduduki oleh negeri ini. Menurut mereka, wilayah yang sebenarnya menjadi haknya adalah kepulauan Ryukyu, Kepulauan Bonin, Kepulauan Kuriles, Karafuto (Saghalien) dan Hokkaido, termasuk juga Korea.

*        Jepang berhadapan dengan Tiongkok

Pada waktu itu negeri-negeri Barat mempunyai minat untuk menguasai Korea. Akibatnya seorang anak yang berumur 12 tahun menaiki singgasana untuk menggantikan ayahnya. Setelah ia dewasa, ia memulai suatu pergulatan antara keluarga Min dan keluarganya permaisuri yang dikepalai oleh permaisurinya itu sendiri, dengan keluarga Yi, yang terdiri atas sanak keluarga raja yang dipimpinnya untuk merebut kekuasaan tertinggi.

Dalam pertempuran ini timbul soal politik terhadap luar negeri. Partai permaisuri merupakan partai kemajuan yang ingin membuka negeri itu bagi hubungannya dengan bangsa asing. Di pihak lain, partai radja bersikap anti asing. Ketika Kaisar Matsuhito menaiki tahta di Jepang, pemerintah Korea juga diberi tahu. Korea juga diundang menjadi vasalnya Jepang, tetapi undangannya ditolak. Ayahnya raja Korea, sangat mengkhawatirkan kalau saja tindakan yang dilakukan Jepang membahayakan bagi Korea. Untuk itu Korea meminta perlindungan Tiongkok yang memang diakui hak dipertuannya oleh Korea.

Di lain pihak kaum Military dari Jepang merasa tidak senang terhadap Korea. Mereka menginginkan diambil tindakan keras terhadap negeri ini. Tetapi bagian terbesar dari tatatnegarawan tidak menyetujui cara berlaku demikian. Pada hakekat mereka, pekerjaan pembangunan yang luas dan besar harus diberikan lebih dahulu. Pada tahun 1875 kapal perang Jepang melakukan peninjauan di perairan Korea. Kapal perang itu ditembaki oleh suatu benteng pesisir Korea. Maka terjadilah pertandingan meriam. Benteng Korea dimusnahkan. Dan akibatnya Jepang menuntut diadakan perjanjian.

Tanpa menghiraukan tuntutan Tiongkok akan kedaulatan Korea, Jepang menandatangani Persetujuan Kianghwa (27 Februari 1876). Dengan persetujuan ini Jepang mengakui kemerdekaan Korea dan menetapkan persamaan negeri itu dengan Jepang. Jepang kemudian mendapat juridikasi konsuler. Penukaran duta dan konsul akan dilakukan.

Baik Jepang maupun Tiongkok menginginkan suatu tindakan kekerasan, bahkan kalau perlu berperang soal Korea ini. Namun mereka mendapat kecocokan satu sama lain, dan pada tahun 1885 terwujudlah Persetujuan Tientsin yang ditandatangani oleh Ito Hirobumi dari Jepang dan raja muda Li Hung Chang dari Tiongkok. Dengan persetujuan ini mereka berdua sepakat untuk mengundurkan tentara mereka dari Korea dalam tempo 4 bulan. Korea tetap merdeka dan dianjurkan untuk memoderenkan tentaranya dengan bantuan orang asing, tetapi instruktur ini tidak boleh berbangsa Jepang.

*        Perjanjian dengan Negeri Asing diubah

Jepang merasa sangat terikat dengan adanya persetujuan-persetujuan yang dilakukan dengan negeri asing. Jepang merasa bahwa negeri-negeri asing telah merampas sebagian dari kedaulatan yuridis dan kedaulatan ekonomisnya. Untuk itu Jepang mengusahakan agar perjanjian-perjanjian itu diubah. Maka Jepang melakukan pembicaraan dengan Inggris untuk mengubah persetujuan dan usaha ini berhasil. Jepang dapat mengadakan persetujuan dengan negeri Inggris pada tanggal 16 Juli 1894. Persetujuan ini tidak memberi kedaulatan pabean kepada Jepang, tatapi menghapus eksteritorialitet dan pengadilan konsuler. Dan negeri kedua yang sepakat mengadakan persetujuan sepanjang garis umum dengan Jepang adalah Amerika Serikat. Persetujuan ini terwujud pada tahun 1894 juga.

F.      Akibat Restorasi Meiji

Restorasi Meiji yang terjadi di Jepang juga menimbulkan akibat, diantaranya :

1.      Meiji telah menumbangkan pemerintahan feodal

2.      Pasaran di seluruh Asia dapat dikuasai Jepang pad aakhir abad ke-19. Pada waktu itu Jepang mendapat saingan yang berat yaitu Eropa dan Amerika.

3.      Jepang menjadi negara pertama di Asia yang bebas buta huruf. Jepang juga menjadi pelopor bagi Asia dalam usaha memajukan pendidikan.

4.      Jepang memiliki angkatan perang yang kuat dan disiplin, taat dan berani.

BAB III

PENUTUP

A.     Kesimpulan

Pada waktu terjadi pemulihan kekuasaan di Jepang, Kaisar Matsuhito baru berumur 14 tahun. Dalam masa tersebut dia mendapat pengaruh dari penasehat-penasehatnya yang  berasal dari Jepang barat. Kaisar Matsuhito  ini lebih dikenal dengan nama Meiji Tenno. Sejak 1868, pada masa pemerintahannya dimulailah pembangunan Jepang yang kemudian dikenal dengan Restorasi Meiji. Waktu itu pemerintah yang baru kemudian membentuk pemerintahan sementara. Tetapi kemudian pemerintahan itu diubah : yang semula terdiri dari 3 badan diubah hanya diadakan 1 badan saja yang terdiri dari 2 dewa.

Reformasi-reformasi Meiji yang berjalan bersifat revolusioner dalam arti bahwa reformasi-reformasi ini menghancurkan sistem feodal dam mempersiapkan jalan untuk sistem ekonomi dan politik baru. Akan tetapi pemerintah baru berusaha membantu para samurai menyesuaikan diri kepada masyarakat baru. Samurai tingkat atas dapat digunakan untuk menghidupi keluarga mereka secara layak.

Kebijaksanaan pemerintah membantu bekas-bekas samurai untuk menyesuaikan diri pada masyarakat baru agaknya membekas pada watak Restorasi Meiji. Restorasi Meiji juga tidak bisa dikatakan lengkap sebagai revolusi sosial karena banyak sisa-sisa feodal tetap terdapat dalam struktur sosial kurun waktu yang baru. Khususnya struktur sosial dari desa-desa, tempat bagian terbesar penduduk bermukim sengaja dipertahankan. Sebab utama Restorasi Meiji tidak lengkap sebagai revolusi adalah ia tidak merupakan revolusi oleh kelas yang dikuasai melainkan revolusi di kalangan samurai dan dalam cara tertentu merupakan perjuangan kekuasaan di kalangan kelas penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

Mattulada. 1979. Pedang dan Sempoa (Analisis Kultural ”Perasaan Kepribadian” Orang Jepang). Dirjen Dikti : Depdikbud.

Kunio, Yoshiharo. 1983. Perkembangan Ekonomi Jepang. Jakarta : Gramedia.

Drs. Leo Agung S. M.Pd. 2003. Sejarah Asia Timur I. Salatiga : Widyasari Press.

Pyie, Kenneth B. 1988. Generasi BAru Zaman Meiji. Jakarta : Garmedia.

Reischaur, Edwin O. 1982. Manusia Jepang. Jakarta : Sinar Harapan

Suryanadiprojo, Sayidiman. 1982. Manusia dan Masyarakat Jepang dalam Perjuangan Hidup. Jakarta : UI Press dan Pustaka Bradjaguna.